Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5), berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.

“Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran pernya Rabu (22/5).

Kementerian Kominfo  mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.

Ferdinandus mengingatkan, konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Kominfo, lanjut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo itu, terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator.

“Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif,” kata Ferdinandus.

Menurut Ferdinandus, Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta. (Humas Kementerian Kominfo/ES)

Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5) siang. (Foto: Oji/Humas)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5) siang.

Usai pertemuan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada wartawan mengatakan, pertemuan itu tidak membahas sama sekali tentang Badan Pemenangan Nasional (BPN), Tim Kampanye Nasional (TKN), apalagi soal koalisi. Tadi, selaku Ketua MPR Zulkifli menyampaikan, yang paling penting Indonesia ini menang kalau kita mampu menjahit kembali merah putih.

“Ini enggak main-main, harus kita bisa rajut kembali, harus kita bisa jahit, harus kita persatukan kembali, barulah itu namanya Indonesia menang,” kata Zulkifli.

Dengan cara apa? Menurut Ketua MPR itu, dengan cara damai, dialog, dan tentu silaturahim seperti yang dilakukannya dengan Presiden Jokowi. Ia meyakini, kalau ketemu, pasti ada solusi, jalan keluar. Tapi kalau tidak, menurut Zulkifli, tentu akan sulit. “Jadi sekali lagi, yang menang nanti,  Indonesia menang,” ujarnya.

Minta Semua Pihak Menahan Diri

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalkan beberapa korban dalam aksi unjuk rasa yang di Jakarta, Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dini hari.

“Innalillahi wainna ilaihi rojiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, prihatin atas apa yang terjadi dini hari, 6 orang yang meninggal, ada beberapa yang luka-luka. Kita berduka cita yang mendalam,” ucap Zulkifli Hasan dengan nada sedih.

Ia mengajak semua pihak agar di bulan suci Ramadan ini, bulan yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling memberi, semua pihak diminta selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri.

Ketua MPR RI itu menuturkan, demokrasi memang butuh kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Oleh karena itu, Ia menyampaikan sekali lagi ia mengajak pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan damai, dan juga seluruh rakyat Indonesia juga  merespons dengan dialog dan silaturahim.

Ditegaskan Zulkifli, pemilu ini satu event yang tentu harus kita selesaikan. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Konstitusi sudah memberi jalan, sambung Zulkifli, ada yang boleh sepakat untuk tidak sepakat.

“Demokrasi membuka ruang itu, sepakat untuk tidak sepakat. Konstitusi juga memberi ruang, ada perbedaan, ada sengketa memberi ruang. Kemana, apakah untuk DPD, untuk DPR, untuk Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Zulkifli.

Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, di MK nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dihadapi, terbuka. Bila perlu, menurut Zulkifli, disiarkan oleh media. Ia menambahkan bahwa TKN juga bisa menyampaikan hasil-hasil mereka.

KPU juga bisa memaparkan, tambah Ketua MPR, sehingga nanti bisa ditemukan fakta yang betul baru nanti hakim, yang diyakini akan profesional, untuk mengambil keputusan. “Itulah cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi kita,” tutur Zulkifli Hasan. (GUN/OJI/ES)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat terkait menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5) sore. (Foto: Jay/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan mengganggu keamanan, terutama perusuh-perusuh.

“Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak Negara Kesatuan republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/5) sore.

Sebelumnya Kepala Negara menegaskan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dirinya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan.

Sementara terkait pemilu sebagai satu event dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang, Presiden Jokowi mengingatkan, sudah disediakan oleh konstitusi bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa Pemilihan Presiden kemarin ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan, bahwa saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang untuk kita semuanya saling menghormati, saling menghargai, dan kewajiban sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik.

Menurut Kepala Negara, situasi sampai saat ini masih terkendali. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

“Saya mengajak untuk merajut kembali persatuan, merajut kembali persaudaraan, merajut kembali kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” pungkas Kepala Negara.

Mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (UN/JAY/ES)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan jalan tol sepanjang 503 kilometer (km) di Pulau Sumatra untuk menyambut mudik Lebaran tahun 1440H/2019 ini. Dari jalan sepanjang itu, ruas yang sudah operasional sepanjang 281 km dan sisanya fungsional sepanjang 222 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (21/5), menyampaikan ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni – Terbanggi Besar 140,4 km, Palembang – Indralaya 21,9 km, Medan – Binjai 13,2 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 42,7 km.

Sedangkan untuk yang masih fungsional adalah Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 189 km dan Kayu Agung – Palembang sepanjang 33 km.

“Pemanfaatan tol fungsional Trans Sumatera sepenuhnya nanti akan berada dibawah kendali Korlantas Polri,” kata Basuki.

Ditambahkan Menteri PUPR, di Jalan Tol Trans Sumatra tersedia 18 rest area di ruas yang operasional, sementara untuk Tol fungsional disiapkan Tempat Istirahat Sementara (TIS). “Untuk pelayanan rest area, Kementerian PUPR menempatkan  40 mobil toilet dan 40 hidran umum diberbagai rest area jalan tol dan posko mudik di jalan Pantura dan Pansela Jawa,” kata Menteri Basuki.

Selain jalan tol, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan jalan nasional di Sumatra, sepanjang 7.918 km sudah siap digunakan untuk menyambut Mudik Lebran 2019 ini, dengan rincian Jalan Lintas Barat 2.563 km dalam kondisi Mantap 97%, Jalan Lintas Timur 3.017 km dalam kondisi mantap 93%, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 km dalam kondisi mantap 94%.

“Masih ada yang harus diselesaikan perbaikan jalan nasional di Batas Jambi-Palembang karena kegagalan proses lelang. Untuk itu akan dilakukan penanganan darurat agar tidak ada jalan berlubang, sambil proses lelang,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, dari sekitar 237 km perbaikan jalan yang ada di Jalan Lintas Timur Sumatra, saat ini menyisakan sekitar 60 km untuk diperbaiki agar tidak ada jalan berlubang untuk mudik Lebaran 2019. Ia optimis sebelum Lebaran perbaikan jalan tersebut dapat diselesaikan.

Tol Trans Jawa

Untuk Jalan Tol Trans Jawa, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang sudah siap digunakan untuk Mudik Lebaran 2019 sepanjang 1.000,7 km, dengan ruas yang sudah operasional sepanjang 996 km dan sisanya fungsional sepanjang 4,7 km yakni pada ruas Tol Pandaan – Malang seksi 4 Singosari – Pakis.

“Termasuk yang sudah operasional yakni Jalan Tol Pandaan-Malang seksi 1-3 sepanjang 31 km, yang baru diresmikan dua minggu lalu oleh Presiden Jokowi,” jelas Basuki.

Menurut Basuki,  untuk di Pulau Jawa, seluruh ruas jalan tol dan jalan nasional sudah siap untuk dikelola oleh Korlantas Polri arus lalu lintasnya. Untuk jalan nasional dari Cikampek hingga ke Semarang juga sudah lebih baik kondisinya dari tahun lalu.

Di Lintas Utara Jawa, lanjut Basuki, jalan nasional sepanjang 1.341km dalam kondisi mantap 97%, sementara Lintas Tengah Jawa sepanjang 1.197 km dalam kondisi mantap 93%, sedangkan Lintas Selatan sepanjang 888 km mantap 98 persen, dan Pantai Selatan Jawa  sudah terhubung 1.267 km dari total 1.647 km dengan kondisi mantap 83%.

Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah meresmikan jembatan Kolonel Sunandar sepanjang 170 meter yang menghubungkan Kudus-Demak yang berada di akses vital jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

“Jembatan tersebut sangat membantu masyarakat karena bisa digunakan dua arah. Selain itu, dua jembatan di Temanggung (Jembatan Galeh Progo) juga sudah siap dibuka untuk umum,” ujar Basuki.

Sejumlah perbaikan jalan dengan perkerasan beton (rigid pavement) di Pulau Jawa, lanjut Menteri PUPR, juga sudah selesai dan siap dibuka untuk dapat dilewati saat mudik nanti.

“Untuk rigid pavement di daerah Kebumen dibuka Selasa karena menunggu umur beton pada tanggal 22 Mei 2019, begitu pula di daerah Prupuk. Jadi dapat dipastikan semua pekerjaan perbaikan akan dihentikan pada H-10 Lebaran,” ungkap Basuki. (BKM Kementerian PUPR/ES)

Foto dokumentasi saat Presiden Jokowi menjenguk Ustaz Arifin Ilham saat masih dirawat di RSCM, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: Twitter @jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya dai kondang Ustaz Muhammad Arifin Ilham, saat sedang menjalani perawatan di Penang, Malaysia, Rabu (22/5) pukul 23.30 malam.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka cita atas berpulang ke Rahmatullah, Ustaz Muhammad Arifin Ilham di Malaysia, kemarin,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang telah diunggahnya beberapa saat lalu.

Ucapan duka cita Presiden Jokowi itu juga disertai dengan foto ketia dia menjenguk Ustaz Muhammad Arifin Ilham yang saat itu tengah menjalani perawatan di RSCM Jakarta.

Tidak lupa Presiden Jokowi juga menyampaikan doa untuk almarhum Ustaz Muhammad Arifin Ilham dan keluarganya.

“Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberiNya ketabahan dan kesabaran,” tulis Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui setelah beberapa waktu menjalani perawatan di RS Gleneangles, di Penang, Malaysia, dai yang merupakan pimpinan Majelis Az-Zikra, Ustaz Muhammad Arifin Ilham wafat Rabu (22/5) malam bertepatan dengan 17 Ramadan.

Jenazah almarhum akan diterbangkan dari Penang, Malaysia, dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di Pesantren Az Zikra, Gunung Sindur, Bogor. (ES)

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo saat memberikan sambutan pada buka puasa di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (21/5) petang. (Foto: Humas Kemendes PDTT)

Setelah berhasil mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri selama periode 2014-2019, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo optimistis status desa tertinggal akan mengalami penurunan hingga mencapai 9.000 pada akhir 2019.

“Saya yakin selama 5 tahun periode 2014-2019 ini, jumlah desa tertinggal akan terentaskan hingga akhir tahun 2019 menjadi 8.000 hingga 9.000,” kata Eko Putro Sandjojo usai buka puasa bersama dengan jajaran pejabat dan pegawai dilingkungan Kemendes PDTT dan anak-anak yatim di Gedung Balai Makarti Muktitama, Kantor Kemendes PDTT Jakarta, Selasa (21/5) petang.

Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa tertinggal pada 2014 menjadi 13.232 desa tertinggal pada 2018. Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari 51.026 desa pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018

Dengan demikian, menurut Eko, Kemendes PDTT telah berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri.

“Target RPJMN sudah terlampaui, Namun, tugas kita belum selesai, Kita akan terus fokus untuk mengentaskan desa tertinggal di Indonesia,” lanjut Eko.

Ia menegaskan, keberhasilan ini, tentunya berkat kerja keras dari semua pihak yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Mendes PDTT menyampaikan bahwa keberhasilan melampaui target tersebut tidak terlepas dari adanya program dana desa. Apalagi, dengan adanya program dana desa ini, desa juga terus semakin maju karena bisa terlihat dengan telah dibangunnya sebanyak 191.600 kilometer jalan desa, 1.140.378 meter jembatan, 58.931 unit sarana irigasi, 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 50.854 unit PAUD, 24,820 unit posyandu dan sejumlah pembangunan lainnya.

“Banyak pembangunan yang dilakukan secara masif di seluruh desa dengan adanya program dana desa,” ujar Eko seraya menambahkan, d ana desa juga menjadi salah satu faktor dari berkurangnya angka kemiskinan dan pengurangan angka stunting.

Untuk tahun ini, Mendes berharap pemerintah desa bisa memprioritaskan anggaran dana desanya untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat agar perekonomian desa dan masyarakatnya bisa terus meningkat. (Humas Kemendes PDTT/ES)

Melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran untuk menjadi Calon Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Tahun 2019.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota LSF dan Tenaga Sensor LSF Kemendikbud, Didik Suhardi, pada pengumumannya tanggal 21 Mei 2019 menyebutkan, pendaftaran online dibuka mulai 22 Mei 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 pukul 12.00 WIB, melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/seleksi-lsf dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat email.

“Peserta seleksi wajib memiliki alamat pos elektronik (email) yang aktif,” bunyi pengumuman itu.

Persyaratan Umum untuk Calon Anggota LSF

1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Pendidikan minimal S1/D.IV, diutamakan S2;
3. Setia kepada Pancasila daan UUD 1945;
4. Bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
6. Memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup penyensoran;
7. Diutamakan memiliki pengalaman kerja atau penugasan yang berkaitan; dan
8. Anggota terpilih harus melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

Persyaratan Umum untuk Tenaga Sensor

1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun saat mendaftar;
2. Pendidikan minimum D.III diutamakan S1/D.IV;
3. Bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
5. Memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
6. Memiliki kompetensi di bidang penyensoran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Memiliki pemahaman tentang perkembangan budaya daerah, nasional, dan internasional’;
8. Mampu melakukan penilaian terhadap isi flim; dan
9. Tenaga sensor yang terpilih harus melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

Menurut Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota LSF dan Tenaga Sensor LSF Kemendikbud, Didik Suhardi, pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan pada 20 Juni 2019, yang dilanjutkan dengan Seleksi Lanjutan (asesmen) dan penulisan makalah pada 2-3 Juli 2019, dan Wawancara akhir pada 22-24 Juli 2019. (Humas Kemendikbud/ES)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi pencairan THR bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pensiunan, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/5) siang. (Foto: Humas Kemenkeu)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah mulai melayani pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) pada 13 Mei 2019, sehingga pencairan dapat dilakukan serentak pada Jumat (24/5).

“Hingga 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, THR yang telah dicairkan sebesar Rp19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun),” kata Menkeu dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/5) siang.

Rincian THR yang telah dibayarkan, menurut Menkeu, untuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebesar Rp11,4 triliun; dan Rp7,6 triliun dibayarkan kepada penerima pensiun/tunjangan.

Sementara pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun/tunjangan yang dapat diambil melalui ATM dan kantor pos pada hari ini.

Apabila belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, satuan kerja (satker) dapat mengajukan SPM THR hingga 31 Mei 2019, atau setelah hari raya Idulfitri.

Mengenai pencairan THR Pemerintah Daerah (Pemda), Menkeu menginformasikan, sampai dengan 24 Mei 2019 pukul 10.15 WIB, 303 Pemda sudah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas 19 provinsi, 239 kabupaten, dan 45 kota; dan 166 Pemda masih menyusun Perkada yang terdiri atas 8 provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota. Dari 303 Pemda yang sudah menetapkan Perkada, 232 Pemda telah membayarkan THR dan 71 Pemda dalam proses pembayaran.

“Sebanyak 246 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat; 187 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja; sementara besaran THR di 36 Pemda masih menunggu penetapan Perkada,” jelas Menkeu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural.

Untuk melaksanakan amanat kedua PP tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN; dan PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN. (EN/Humas Kemenkeu/ES)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan gratifikasi seperti: menerima uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

“ASN juga diminta untuk tidak melakukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat dan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis,” tegas Bima Haria dalam surat edaran sebagaimana dikutip siaran pers BKN, Jumat (25/4) siang.

Selain bentuk tindakan gratifikasi, Kepala BKN mengingatkan, ASN juga dilarang menggunakan fasilitas negara seperti memanfaatkan kendaraan dinas dengan nomor plat merah untuk kegiatan pribadi misalnya mudik lebaran.

Menurut Kepala BKN itu, ASN yang terlibat dengan tindakan gratifikasi dan pengunaan fasilitas negara adalah bentuk pelanggaran terhadap kode etik/peraturan, berimplikasi pada tindak pidana korupsi, dan memiliki risiko sanksi pidana.

“Bagi ASN maupun Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Bima Haria.

Selengkapnya untuk pelaporan gratifikasi, menurut Kepala BKN, dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau Inspektorat di Instansi masing-masing. Selanjutnya UPG/Inspektorat melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui www.kpk.go.id/gratifikasi.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menyampaikan, masyarakat juga dapat melaporkan secara langsung kepada KPK di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau lewat aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id.

Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor K26-30/V 71-2/99 tanggal 23 Mei 2019 perihal Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan terkait Hari Raya Keagamaan sekaligus menindaklanjuti Surat KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 08 Mei 2019.

Dalam Surat KPK tersebut juga disampaikan bahwa penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. (EN/Humas BKN/ES)

Presiden Jokowi terlibat diskusi dengan Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pertemuan dirinya dengan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto. Presiden mengaku tidak tahu kapan waktunya ia akan bertemu kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 itu.

“Enggak tahu. Yang jelas, setelah coblosan saya sudah menyampaikan kita berkeinginan, berinisiatif untuk bertemu, tapi sampai sekarang belum ketemu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai bertemu Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5) siang.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada hambatan dirinya untuk bisa bertemu dengan Calon Presiden 02 itu. Bahkan menurutnya, jika bisa bertemu dengan Prabowo Subianto akan dilihat baik oleh masyarakat, oleh rakyat, dan mendinginkan suasana, bahwa di elite-elite politik juga rukun-rukun saja, enggak ada masalah.

“Saya kira paling penting itu. Kalau elitenya rukun, baik-baik saja, di bawah juga akan dingin, akan sejuk,” ujar Presiden Jokowi.

Saat disampaikan, bahwa Prabowo Subianto sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi mengakui. Menurut Presiden pertemuan tersebut atas inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dirinya.

Saat ditanya mengenai hasil pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengaku belum menerima laporan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Harusnya tadi pagi bertemu dengan Pak Wapres, tapi karena beliau ada urusan, saya juga ada (urusan). Kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan, proses-proses politik kan terus dilakukannya agar suasana menjadi dingin semuanya setelah 7-8 bulan kita kampanye panas, kemudian coblosan. “Nah ini ada proses pendinginan, sehingga saya bertemu Pak zulkifli dari PAN, bertemu Mas AHY dari Demokrat. Proses-proses seperti itu yang ingin kita lakukan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai pertemuannya dengan Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, menurut Presiden Jokowi membahas masalah bangsa.

“Urusan persatuan itu sudah tidak ada tawar menawar lagi. Saya kira saya sepakat. Dan juga sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya terbuka untuk siapapun, bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini, untuk membangun negara ini. Siapapun,” tegas Presiden Jokowi.

Saat bertemu Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. (DND/DNA/AGG/ES)

Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden ke-3 RI, Prof. Dr. BJ. Habibie, yang menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), 17 April 2019 lalu.

“Saya datang kemari, pertama ingin mengucapkan selamat kepada Presiden, bahwa rakyat telah menentukan agar supaya karya-karya yang beliau telah laksanakan bisa diberkelanjutan dan diamankan untuk generasi penerus. Beliau adalah ujung tombak generasi penerus,” kata Habibie dalam konperensi pers bersama Presiden Jokowi usai pertemuan keduanya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5) siang.

Menurut Habibie, dirinya dan Presiden Jokowi sepakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan stabilitas, dan proses pemerataan, dan masa depan bangsa ini tidak ada tawar menawar.  “Itu kartu mati,” ujarnya.

Ditegaskan Habibie, siapapun yang nantinya akan memimpin dan sedang memimpin, maka ia tidak saja memimpin orang-orang yang memilihnya melainkan seluruh bangsa Indonesia. “Siapa saja yang nanti akan memimpin dan sedang memimpin, dia tidak memimpin yang memilihnya. Dia memimpin seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Presiden ke-3 RI juga mengingatkan, bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk melakukan perpecahan bangsa.

“Kita tidak dibenarkan, tiap lima tahun, kita ada pemilihan presiden. Apa tidak mengambil risiko menghambat pembangunan? Mengambil risiko bahwa kita bisa diadu domba, pecah, dan sebagainya, enggak ada itu. ‘Oke’,” kata Habibie seraya menambahka jika keadaan sekarang disamakan dengan keadaan tahun 1998, it’s not true. (DND/AGG/ES)

Mensesneg Pratikno menyampaikan sambutan pada buka puasa bersama lembaga kepresidenan, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (25/5) petang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengingatkan para pejabat dan pegawai di ingkungan Lembaga Kepresidenan bahwa pada 1 Juni nanti (Sabtu) ada upacara Hari Lahir Pancasila. Karena ini sudah dicantumkan ke dalam Keputusuan Presiden (Keppres), maka para pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan hari mengikuti upacara.

“Karena itu sudah dicantumkan ke dalam Keppres, tanggal 1 Juni itu libur dan upacara. Jadi, kalaupun terbang, ya sempat singgah sebentar untuk upacara,” tutur Mensesneg pada buka puasa bersama Lembaga Kepresidenan, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (25/5) petang.

Dalam kesempatan itu Mensesneg menyampaikan ucapan terima kasih atas persaudaraan di yang luar biasa, di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Seketariat Kabinet (Setkab), dan di Kantor Staf Kepresidenan KSP). Juga terima kasih atas kontribusinya sebagai bangsa dan negara.

“Dan semoga kondisi Jakarta yang sempat kemarin pulang lebih awal, Pak Sesmen jam 12 sudah boleh pulang katanya. Kalaupun besok kapan-kapan, jam 12 sudah pulang itu, alasannya bukan yang itu, gitu lho,” ujar Mensesneg.

Buka puasa bersama yang didahulu dengan tausiyah dari Ustaz Dr. KH. Ali Nurdin, M.A itu dihadiri oleh Sekretaris Mensesneg Satya Utama, Deputi Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kemensetneg Cecep Sutiawan, Deputi bidang Dukungan Kerja (DKK) Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, para pejabat eselon I, II, III, dan IV khususnya dari Kemensetneg, Setkab, dan KSP. (AIT/RAH/ES)

Abdul Rajab dan Ismail, pedagang yang menjadi korban penjarahan pada kerusuhan 22 Mei lalu, diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/5). (Foto: Setpres)

Abdul Rajab dan Ismail, dua pemilik warung yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei 2019 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/5). Keduanya diundang oleh Presiden setelah mengetahui kejadian yang mereka alami dari berbagai pemberitaan media massa.

Abdul Rajab (62) yang membuka kios di kawasan Agus Salim, Jakarta Pusat, kepada para jurnalis mengaku mengalami kerugian kurang lebih Rp30 juta setelah kejadian beberapa waktu lalu.

“Pas malam itu massa dihalau aparat, mereka lari sambil menjarah. Pecah-pecahin warung pedagang kaki lima,” kata Rajab.

Rajab mengaku tidak menyangka dapat dipanggil bertemu dengan Presiden dan memperoleh bantuan. Ia juga mengutarakan akan segera kembali membuka usaha setelah bantuan tersebut diterima. “Ini alhamdulillah Bapak Presiden bantu kita. Kita bisa berusaha lagi besok,” ujarnya.

Sementara Ismail (68), selain mengalami penjarahan barang dagangannya, ia juga mengaku kehilangan sejumlah tabungannya. Total kerugian dari kejadian tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp20 juta.

“Alhamdulillah ada sumbangan dari Bapak Presiden. Ketemu Bapak Presiden (mengucap) banyak terima kasih,” ucap Ismail.

Ia pun menyampaikan harapannya agar peristiwa yang dialaminya itu tidak terulang lagi di kemudian hari. “Jangan kejadian lagi kayak gitu. Kita kejadian kayak gitu udah ngeri,” ucapnya. (BPMI Setpres/ES)

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menghadiri acara buka puasa bersama pengurus Kadin Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (24/5) petang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didamping Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menghadiri Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (24/5) petang.

Acara yang mengangkat tema “Membangun Silaturahmi Menuju Indonesia Jaya” ini, diawali dengan gelar diskusi oleh Kadin. Diskusi yang berlangsung sebelum acara buka puasa tersebut menyatakan sejumlah harapan-harapan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia usaha.

Presiden tiba sekitar pukul 17.15 WIB dan langsung disambut oleh Ketua Umum Kadin ) Rosan P. Roeslani. Usai berbuka puasa, Presiden dan sejumlah tamu undangan kemudian melaksanakan salat magrib berjamaah. Selanjutnya, presiden bersama para undangan makan bersama dan diakhiri dengan foto bersama.

Selain dihadiri oleh  sejumlah menteri, buka puasa bersama itu juga dihadiri oleh jajaran pengurus Kadin pusat dan daerah, pengurus asosiasi-asosiasi bisnis, serta para duta besar negara-negara sahabat. (FID/JAY/ES)

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur, Bupati/Walikota menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2019. Permintaan ini  dituangkan dalam Radiogram Nomor 019.1/4110/Sj yang ditujukan pada Gubernur, Bupati/Walikota tertanggal 21 Mei 2019.

Radiogram tersebut dikeluarkan sehubungan dengan surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019.

Tak hanya itu, Kepala Daerah juga diminta melakukan kegiatan yang mendukung pemahaman nilai Pancasila, publikasi diseminasi semarak peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019 di lingkungan masing-masing.

“Kepala Daerah diminta melaksanakan upacara serta melakukan kegiatan yang mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila, melakukan publikasi, serta memasang spanduk Peringatan Hari Lahir Pancasila,” kata Tjahjo.

Tema Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, tahun ini mengusung tema “Kita Indonesia, Kita Pancasila.” Pedoman pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2019, logo dan tema dapat diunduh pada laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di www.bpip.go.id . (Puspen Kemendagri/ES)

Setelah sempat dibatasi menyusul aksi kerusuhan di Jakarta, Rabu (21/5) lalu, masyarakat kini bisa kembali bebas melaksanakan komunikasi melalui media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan, pembatasan akses ke media sosial sudah dicabut pada Sabtu (25/5) pukul 13.00 WIB.

“Selamat menggunakan internet dengan lancar tanpa hambatan kembali ya. Mari gunakan ruang siber ini untuk hal-hal yang positif saja. Happy weekend,” bunyi akun Twitter resmi Kementerian Kominfo, @kemkominfo, yang diunggah beberapa saat lalu.

Dalam siaran persnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto dan video itu diambil karena situasi yang kondusif.

“Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali,” jelas Menteri Kominfo Rudiantara sebagaimana dikutip dari siaran pers Biro Humas Kementerian Kominfo, Sabtu (25/5) siang.

Menteri Kominfo juga mengajak warganet Indonesia untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi. “Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan,” kata Rudiantara.

Kementerian Kominfo  mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta.

Selain itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain segara menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan hingga pembajakan data pribadi pengguna.

Sebelumnya pada Rabu (22/5) lalu, Kementerian Kominfo mengumumkan pembatasan akses sementara dan bertahap ke platform media sosial dan pesan instan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai terkait hasil Pemilihan Umum 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, pembatasan sementara itu ditujukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilihan Umum Serentak 2019.

“Pembatasan itu dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap,” ungkap Rudiantara dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu (22/5) siang.

(Humas Kominfo/ES)

Presiden Jokowi menghadiri acara Silaturahmi Nasional HIPMI, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam. (Foto: Setpres)

Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah telah berusaha membangun infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Tanah Air. Pembangunan tersebut utamanya dimaksudkan agar semakin banyak daerah atau wilayah di Indonesia yang menjadi terhubung antara satu dengan lainnya.

Untuk itu, Presiden meminta para pengusaha harus mampu memanfaatkan pembangunan tersebut dengan menghadirkan sentra-sentra ekonomi baru yang membuat perekonomian semakin bergerak.

“Ini tugasnya pengusaha melanjutkan apa yang telah dikerjakan pemerintah ini dengan membangun sentra-sentra ekonomi, pusat-pusat ekonomi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan buka puasa bersama anak yatim yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Presiden menjelaskan, selama berkeliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke, hampir semua wilayah yang ada memiliki masalah yang sama, yakni konektivitas. Maka itu, sejumlah pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jalan tol, bandara, dan pelabuhan dilakukan secara besar-besaran.

“Inilah pekerjaan besar kita sehingga dalam lima tahun ini konsentrasi kita pada membangun infrastruktur. Yaitu agar konektivitas antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi itu betul-betul bisa tersambung,” ucap Presiden.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi secara bertahap dengan tujuan utama untuk membuat proses perizinan menjadi semakin mudah. Menurut Presiden, penyederhanaan lembaga mutlak diperlukan agar dapat bekerja dengan lebih efisien dan cepat sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan.

“Dalam lima tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang kita lihat sudah tidak relevan dengan waktu dan zaman yang ada. Ke depan saya kira masih banyak lagi nantinya lembaga-lembaga yang memang tidak kita perlukan yang akan kita hapus dan tiadakan,” ucap Presiden.

Setelah tahapan awal pembangunan nasional melalui pemerataan infrastruktur, kini pemerintah mulai membidik sektor sumber daya manusianya (SDM). Kepala Negara menyadari bahwa pembangunan SDM ini memang tak dapat dilihat hasilnya dengan cepat. Namun, hal ini tetap harus dilakukan agar Indonesia mampu melompat menjadi sebuah negara maju.

“Ini adalah sebuah syarat bagi fondasi fundamental ekonomi kita. Apabila ini tidak kita kerjakan, kita akan masuk kepada middle income trap. Banyak sekali negara-negara yang terjebak di situ dan tidak bisa keluar sehingga tidak bisa melompat masuk pada negara-negara maju,” kata Presiden.

Maka itu, Presiden berharap kepada anggota HIPMI dan asosiasi lainnya untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus menyerapnya ke dalam dunia industri. Terkait hal itu, pemerintah telah menyiapkan pelatihan dan beasiswa besar-besaran untuk peningkatan kapabilitas SDM nasional.

“Link and match antara dunia industri dengan pendidikan ini sangat-sangat dibutuhkan. Saya berharap nanti dari Hipmi ada kerja sama dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sehingga lima tahun ke depan ini upgrade dari SDM kita betul-betul kelihatan,” tandasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.(BPMI Setpres/ES)

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional HIPMI, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak untuk tidak merendahkan institusi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) karena lembaga ini dibentuk oleh ketatanegaraan di Indonesia agar memiliki trust dari publik.

“Jangan seneng merendahkan sebuah institusi. Saya kira ngga baik. Apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan buka puasa bersama anak yatim yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi pertanyaan mengenai munculnya pernyataan yang mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi sebagai lembaga kalkulator.

Kepala Negara mengingatkan, apapun MK adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Selain itu MK juga merupakan penjaga konstitusi yang menjadi landasan utama tegaknya negara. Karena itu, jangan sampai direndahkan atau dilecehkan.

“Lembaga ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik. Jangan sampai dilecehkan seperti itu,” tutur Kepala Negara.

Dirinya berharap agar para tokoh dan elite politik memberikan teladan yang baik dalam penegakan konstitusi dan penghormatan terhadap sistem tata negara Indonesia. (BPMI Setpres/ES)

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kriteria untuk calon menteri pada Kabinet Kerja periode mendatang. Dua hal penting disampaikan Presiden Jokowi yaitu mampu mengeksekusi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

“Yang paling penting itu, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal  yang penting itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Yang lain, lanjut Presiden Jokowi, memiliki integerita dan memiliki kapabilitas.

Mengenai kemampuan mengeksekusi, Presiden Jokowi mengaku sudah menyampaikannya berkali-kali, yaitu mampu mengeksekusi program-program yang ada. “Kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” tegasnya.

Sedangkan mengenai kemampuan manajerial, Presiden Jokowi menjelaskan karena ini mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah.

“Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-program yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujar Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, penyusunan kabinet untuk periode 2019-2024 sedang dimatangkan, dan terus dimatangkan.

Ia menegaskan, tidak bicara apakah calon menteri mendatang dari partai politik atau tidak. “Yang paling penting kemampuan,” tegasnya. (BPMI Setpres/ES)

Usma, pedagang yang menjadi korban kerusuhan 22 Mei, turun dari mobil golf yang mengantarnya usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5) pagi. (Foto: Jay/Humas)

Setelah menerima Abdul Rajab dan Ismail, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Usma, pedagang di daerah Sarinah – Thamrin, Jakarta yang warungnya ikut terjarah saat aksi kerusuhan 22 Mei lalu, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5) pagi.

Usai pertemuan kepada wartawan Usma yang jualannya ludes dijarah pada kerusuhan 22 Mei lalu itu mengaku diberi baju dan tambahan uang belanja oleh Presiden Jokowi, yang dinilainya cukup untuk berjualan kembali.  “Cukup, cukup, alhamdulillah, terima kasih banyak,” katanya.

Sementara Presiden Jokowi, menurut Usma, berpesan kepadanya agar dirinya kembali berjualan. “Suruh jualan lagi, semangat kerja. Kerja keras lagi,” tukasnya.

Usma pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi agar Jakarta aman-aman saja, sehingga ia bisa berjualan kembali.

Meski dagangannya menjadi korban dalam aksi kerusuhan 22 Mei itu, Usma yang sudah 25 tahun berjualan di kawasan Sarinah – Thamrin mengaku tidak kapok. Ia akan kembali berjualan usai Lebaran nanti.

Usma sedianya diundang ke Istana Merdeka bersama dua orang pedagang lainnya pada Jumat (24/5) lalu. Namun di hari itu Usma sudah kembali ke kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat.

Dia kemudian mendapat informasi dari petugas kepolisian yang mencarinya. Di hari inilah dia baru bisa bertemu dengan Jokowi. “Saya kan udah mudik, terus dibawa polisi ke sini,” katanya. (AIT/JAY/ES)